1. Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 7 Tahun 2016 dan SK KMA 071/KMA/SK/2008
Jan 24
2. Pelaksanaan Pengawasan Melekat dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung
Jan 24
3. Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 9 Tahun 2016 tentang pedoman penanganan pengaduan (whistleblowing system)
Jan 24
4. Pelaksanaan : PERMA No 1 Tahun 2013 Tata Cara Penyelesaian Penanganan Harta Kekayaan dalam tindak pidana Pencucian uang atau pidana lainPERMA Nomor 1 Tahun 2022, PERMA Nomor 2 Tahun 2022 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi
Apr 22
5. Monitoring Pelaksanaan PERMA Nomor 6 Tahun 2022 tentang administrasi pengajuan upaya hukum dan persidangan kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung secara elektronik
Apr 22
6. Persidangan Elektronik / E-LITIGASI sesuai PERMA 7 TAHUN 2022 dan SK KMA 363/SK/KMA/XII/2022
Apr 23
7. Persidangan Elektronik Pidana sesuai PERMA 8 TAHUN 2022 dan SK KMA 365/SK/KMA/XII/2022
Apr 23
8. Telah dilaksanakan pembagian tugas antara KPT dengan WKPT sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 1988 serta telah bekerja sama dengan baik
Apr 23
9. Pengawasan Antar Bidang
Apr 23
10. Pengawasan Bidang
Apr 23
11. Pelaksanaan pengawasan Hakim Tinggi Pengawas Daerah
Apr 23
12. Pengawasan Eksekusi
Apr 23
13. Penerapan Restorative Justice sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
Apr 23
14. Publikasi putusan
Apr 23
15. Pelaksanaan monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan sesuai Surat Dirjen Badilum No.100/DJU/TI1.1.1/I/2025 tentang Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP
Apr 23
16. Monitoring Pelaksanaan Surat Tercatat sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat dan Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Surat Tercatat Dalam Proses Penanganan Perkara Pada Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum
Apr 23
17. Monitoring Panjar Biaya Perkara
Jan 29
18. Penetapan Majelis Hakim dan PP
Apr 23
19. Kewajiban Hakim untuk memonitor Berita Acara Sidang
Apr 23
20. Format putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 359/KMA/SK/XII/2022
Apr 23
21. Pemberkasan Arsip Perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018 Pelaksanaan minutasi perkara sesuai SOP dan SK Dirjen Nomor 934/DJU/SK.OT1.6/III/2025 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri serta surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tentang Pengawasan, Pengendalian, Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara yang merupakan hasil rapat pimpinan MA tanggal 5 April 2021
Apr 24
22. Pelaksanaan Monitoring Pembangunan ZI oleh PT terhadap Pengadilan Negeri
Apr 24
23. Pengimplementasian core values ASN BerAKHLAK (Surat Edaran Menpan RB Nomor 20 Tahun 2021)
Apr 24
24. Penandatanganan Pakta Integritas
Apr 24
25. Maklumat Pelayanan sesuai Permenpan No. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.
Apr 24
26. Standar Pelayanan Pengadilan sesuai SK. KMA No. 026/KMA/SK/II/2012
Apr 24
27. Implementasi SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022
Apr 24
28. Publikasi E-LHKPN dan SPT Tahunan Sesuai SE MenpanRB No 02 Th 2023
Apr 24
29. Implementasi SOP Kepaniteraan
Apr 24
30. Layanan Disabilitas di Pengadilan
Apr 24
31. Verifikasi Pengguna terdaftar E- Court
Apr 25
32. Monitoring Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019
Apr 25
33. Penyerahan berkas perkara inactive dari para Panmud kepada Panmud Hukum
Apr 25
34. Pengiriman Putusan dan berkas perkara ke Pengadilan Negeri pengaju
Apr 25
35. Prosedur tata kelola arsip (lakukan uji petik, minimal 10 berkas)
Apr 25
36. Prosedur Peminjaman Berkas
Apr 25
37. Pelaporan Keuangan Perkara dan Komdanas
Apr 25
38. Pelaporan perkara secara elektronik
Apr 25
39. Survey kepuasan masyarakat, Survey Persepsi Anti Korupsi dan Survey Harian
Apr 25
40. Prosedur pelaksanaan permintaan informasi
Apr 25
41. Pengelolaan Website
Apr 25
42. Pengelolaan Aset Berupa Perangkat Pengolah Data
Apr 25
43. Pengelolaan Kendaraan Dinas dan Rumah Dinas
Apr 25
44. Pengelolaan dan Pelaporan Aset/BMN
Apr 27
45. Monitoring Uang Persediaan di Brankas Bendahara oleh KPA
Apr 27
46. Penatausahaan Barang Persediaan Dipa 01 dan Dipa 03, DBR dan Labelisasi BMN
Apr 27
47. Adanya uraian Tugas masing-masing unit
Apr 27
48. Proses surat menyurat dengan Ditjen Badilum
Apr 27
49. Sarpras untuk layanan Disabilitas di Pengadilan
Jan 30
50. Bimbingan Teknis/Diklat di tempat kerja (DDTK)
Jan 30