1.Manual Mutu

2.Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 7 Tahun 2016

3.Pelaksanaan Pengawasan Melekat dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 8 Tahun 2016

4.Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 9 Tahun 2016

5.Telah dilaksanakan pembagian tugas antara KPN dengan WKPN serta telah bekerja sama dengan baik

6.Pelaksanaan Rapat Evaluasi Kinerja

7.Dokumen SAKIP

8.Indikator Kinerja Utama (IKU)

9. Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA)

10.Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

11.Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

12.Hasil Monitoring dan Evaluasi LKjIP

13.Penetapan Majelis Hakim dan PP

14.Pengawasan Eksekusi

15.Pelaporan Pelaksanaan Eksekusi kepada KPT dalam rangka melaksanakan Surat WKMA Bidang Yudisial Nomor 59WK.MA.YX2019 tanggal 30 Oktober 2019 Perihal Eksekusi

16.Penerapan Restorative Justice

17.Gugatan Sederhana (GS) berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019

18.Monitoring Administrasi Biaya Perkara

19.Kelengkapan SPPA sesuai dengan SK Dirjen Nomor 2176DJUSKPS01122017

20.Layanan Disabilitas di Pengadilan sesuai SK Dirjen No 1692DJUSKPS.00122020

21.Tata tertib persidangan

22.Persidangan Elektronik

23.Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas

24.Pengimplementasian core values ASN BerAKHLAK (Surat Edaran Menpan RB Nomor 20 Tahun 2021)

25.AREA 1 ZI Manajemen Perubahan (Pemenuhan )

26.Penetapan Agen Perubahan (Permenpan Nomor 52 Tahun 2014 dan Permenpan Nomor 27 Tahun 2014)

27.Penetapan Role Model (Permenpan Nomor 52 Tahun 2014) Pimpinan berperan sebagai role model dalam pembangunan Zona Integritas

28.Penandatanganan Pakta Integritas

29.AREA 1 ZI Manajemen Perubahan (Reform)

30.AREA 2 ZI Penataan Tatalaksana (Pemenuhan)

31.AREA 2 ZI Penataan Tatalaksana (Reform)

32.AREA 3 ZI Penataan SDM (Pemenuhan)

33.AREA 3 ZI Penataan SDM (Reform)

34.AREA 4 ZI Penguatan Akuntabilitas (Pemenuhan)

35.AREA 4 ZI Penguatan Akuntabilitas (Reform)

36.AREA 5 Penguatan Pengawasan (Pemenuhan)

37.Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP (Manajemen Risiko)

38.Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP (Pemantauan Pengendalian Intern Monitoring Evaluasi)

39.Penanganan Benturan Kepentingan (SK Sekma 59ASekSK112014)

40.Pengendalian gratifikasi sesuai dengan Pedoman Pengendalian Gratifikasi dari KPK

41.AREA 5 Penguatan Pengawasan (Reform)

42.Pelaporan E-LHKPN

43.Pelaporan E-LHKASN

44.AREA 6 Peningkatan Kualitas Pelayanan (Pemenuhan)

45.Pelayanan Prima

46.Maklumat Pelayanan sesuai Permenpan No. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan

47.Standar Pelayanan Pengadilan sesuai SK. KMA No. 026KMASKII2012 dan Permenpan Nomor 15 Tahun 2014

48.AREA 6 Peningkatan Kualitas Pelayanan (Reform)

49.Monitoring SEMA Nomor 1 tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan

50.Monitoring Dan Evaluasi SPPT TI