1. Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan Sesuai dengan PERMA No. 7 Tahun 2016 dan SK KMA 071/KMA/SK/2008 tentang Ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus
Mar 1
—
2. Pelaksanaan Pengawasan Melekat dan pembinaan sesuai PERMA No 8 Tahun 2016 tentang pengawasan dan pembinaan atasan langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan peradilan di Bawahnya
Mar 1
—
3. Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 9 Tahun 2016 tentang pedoman penanganan pengaduan (whistleblowing system) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
Mar 1
—
4. Implementasi kebijakan terbaru MA RI dan Dirjen Badilum (PERMA, SEMA, SK KMA, Instruksi/SK/SE/Pedoman Dirjen Badilum
Apr 29
—
5. Penerapan KUHP berdasarkan UU No.1 Thn 2023 dan KUHAP
Apr 29
—
6. Telah dilaksanakan pembagian tugas antara KPN dengan WKPN sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 1988 serta telah bekerja sama dengan baik
Apr 29
—
7. Pengawasan Bidang sesuai SK KMA 080/SK/VIII/2006 tentang Buku IV
Apr 29
—
8. Pengawasan Antarbidang
Apr 29
—
9. Pengawasan Eksekusi
Apr 29
—
10. Penerapan Instruksi Dirjen Badilum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi di Lingkungan Peradilan Umum
Apr 29
—
11. Publikasi putusan
Apr 29
—
12. Pelaksanaan monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan sesuai Surat Dirjen Badilum No. 100/DJU/TI1.1.1/I/2025 tentang Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP
Apr 29
—
13. Hakim Pengawas dan Pengamat telah melakukan Pengawasan berkala sesuai aturan ( KUHAP dan SEMA No. 7 Tahun 1985) dan telah membuat laporan hasil pengawasan dan setiap laporan pengawasan sudah dievaluasi serta ditindaklanjuti, telah dilaporkan kepada Pengadilan Tingkat Banding
Apr 29
—
14. Monitoring Administrasi Biaya Perkara
Apr 29
—
15. Panjar Biaya Perkara (Surat Dirjen Badilum Nomor 613/DJU/PS.01/6/2020 tentang Pedoman kepatuhan pemberitahuan pengembalian sisa panjar biaya perkara)
Apr 29
—
16. Pelaporan Keuangan Perkara dan Komdanas
Apr 29
—
17. Penetapan Majelis Hakim dan PP
Apr 29
—
18. Kewajiban Hakim untuk memonitor Berita Acara Sidang
Apr 29
—
19. Court Calender
Apr 29
—
20. Pengunggahan dokumen persidangan pada SIPP
Apr 29
—
21. Penundaan sidang pada SIPP oleh PP
Apr 29
—
22. Kesesuaian SIPP dengan proses yang berlangsung
Apr 29
—
23. Pemberkasan Arsip Perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018 Pelaksanaan minutasi perkara sesuai SOP dan SK Dirjen Nomor 934/DJU/SK.OT1.6/III/2025 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri serta surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tentang Pengawasan, Pengendalian, Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara yang merupakan hasil rapat pimpinan MA tanggal 5 April 2021
Apr 29
—
24. Penerapan Surat Tercatat sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat dan Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Surat Tercatat Dalam Proses Penanganan Perkara Pada Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum
Apr 29
—
25. Implementasi SOP Kepaniteraan
Apr 29
—
26. Implementasi SOP Kesekretariatan
Apr 29
—
27. Penyerahan berkas perkara inactive dari para Panmud kepada Panmud Hukum
Apr 29
—
28. Kelengkapan Berkas Banding sesuai dengan SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan SK KMA Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik
Apr 29
—
29. Prosedur tata kelola arsip (lakukan uji petik, minimal 10 berkas Pidana dan 10 berkas Perdata)
Apr 29
—
30. Prosedur Peminjaman Berkas
Apr 29
—
31. Pelaporan perkara secara elektronik
Apr 29
—
32. Survey kepuasan masyarakat, Survey Persepsi Anti Korupsi, Survey Persepsi Kualitas Pelayanan dan Survey Harian berdasarkan PERMENPAN No. 14 Tahun 2017 dan SK Dirjen Badilum No.1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021
Apr 29
—
33. Penerapan Aplikasi e- raterang sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 44/DJU/SK/HM02.3/2/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Surat Keterangan Elektronik (eraterang) di Lingkungan Peradilan Umum
Apr 29
—
34. Format putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template pedoman penulisan putusan/ penetapan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dan 4 lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung
Apr 29
—
35. Implementasi SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan
Apr 29
—
36. Pemenuhan permintaan informasi
Apr 29
—
37. Pelaporan Gratifikasi
Apr 29
—
38. Pelaksanaan Rapat Evaluasi Kinerja dan Anggaran
Apr 29
—
39. Pengiriman surat keluar/masuk menggunakan PTSP+ ke Simetri sesuai SK Dirjen Badilum Nomor 1151/2025
Apr 29
—
40. Adanya uraian Tugas masing-masing unit
Apr 29
—
41. Bimbingan Teknis/Diklat di tempat kerja (DDTK)
Apr 29
—
42. Layanan Disabilitas di Pengadilan sesuai SK Dirjen No 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020
Apr 29
—
43. Sarana dan Prasarana untuk layanan Disabilitas di Pengadilan
Apr 29
—
44. Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas
Apr 29
—
45. Pengelolaan Agen Perubahan
Apr 29
—
46. Kinerja Agen Perubahan (Tim atau perorangan)
Apr 29
—
47. Pengimplementasian core values ASN BerAKHLAK (Surat Edaran Menpan RB Nomor 20 Tahun 2021)
Apr 29
—
48. Penandatanganan Pakta Integritas
Apr 29
—
49. Manajemen Risiko
Apr 29
—
50. Publikasi E-LHKPN dan SPT Tahunan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)
Apr 29
—