1.Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 7 Tahun 2016 dan SK KMA 071/KMA/SK/2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus
Jul 29, 2024
—
2.Pelaksanaan Pengawasan Melekat dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya
Jul 29, 2024
—
3.Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 9 Tahun 2016 tentang pedoman penanganan pengaduan (whistleblowing system) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
Jul 30, 2024
—
4. Pelaksanaan Perma Nomor 1,2 dan 3 tahun 2024
Jul 29, 2024
—
5.Pelaksanaan PERMA Nomor 6 Tahun 2022 tentang administrasi pengajuan upaya hukum dan persidangan kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung secara elektronik
Jul 30, 2024
—
6.Persidangan Elektronik / E-LITIGASI sesuai PERMA 7 TAHUN 2022 dan SK KMA 363/SK/KMA/XII/2022 tentang petunjuk teknis administrasi dan persidangan perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara di pengadilan secara elektronik
Aug 8, 2024
—
7.Persidangan Elektronik Pidana sesuai PERMA 8 TAHUN 2022 dan SK KMA 365/SK/KMA/XII/2022 tentang petunjuk teknis administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik
Jul 30, 2024
—
8.Telah dilaksanakan pembagian tugas antara KPN dengan WKPN serta telah bekerja sama dengan baik
Jul 30, 2024
—
9.Pengiriman berkas Kasasi dan PK Pidana
Jul 30, 2024
—
10.Pengiriman Berkas Kasasi dan PK Perdata
Aug 8, 2024
—
11. Pengawasan Bidang
Jul 30, 2024
—
12.Pengawasan Eksekusi
Aug 8, 2024
—
13.Pelaporan Pelaksanaan Eksekusi kepada KPT
Aug 8, 2024
—
14.Monitoring SEMA Nomor 1 tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan
Jul 30, 2024
—
15.Monitoring Dan Evaluasi SPPT TI sesuai dengan Surat Dirjen Badilum Nomor 2/DJU/HM.02.3/1/2023 tentang perluasan satuan kerja implementasi SPPT-TI
Jul 30, 2024
—
16. Penerapan Restorative Justice
Aug 9, 2024
—
17.Publikasi putusan
Jul 30, 2024
—
18.Pelaksanaan monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan sesuai Surat Dirjen Badilum No.352/DJU/HM.02.3/3/2021 tentang Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP
Jul 30, 2024
—
19. Wasmat
Aug 6, 2024
—
20.Monitoring Administrasi Biaya Perkara
Aug 11, 2024
—
21.Panjar Biaya Perkara
Aug 8, 2024
—
22.Pelaporan Keuangan Perkara dan Komdanas
Aug 8, 2024
—
23.Penetapan Majelis Hakim dan PP
Aug 11, 2024
—
24.Kewajiban Hakim untuk memonitor Berita Acara Sidang
Aug 11, 2024
—
25.Court Calender
Jul 30, 2024
—
26.Pengunggahan dokumen persidangan pada SIPP
Jul 30, 2024
—
27.Penundaan sidang pada SIPP oleh PP
Jul 30, 2024
—
28.Kesesuaian SIPP dengan proses yang berlangsung
Jul 30, 2024
—
29.Pelaksanaan minutasi perkara sesuai SOP sesuai SK Dirjen Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/ 3/2022 tentang Pembaruan standar operasional prosedur (SOP) kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
Jul 30, 2024
—
30.Pelaksanaan Delegasi pada Pengadilan Negeri Pengaju
Aug 8, 2024
—
31.Pelaksaan Delegasi pada Pengadilan Negeri Pelaksana
Aug 8, 2024
—
32.Penanggungjawab Koordinator Delegasi Pengiriman Bukti Delegasi yang telah dilaksanakan
Aug 8, 2024
—
33.SOP
Aug 1, 2024
—
34.Penyerahan berkas perkara inactive dari Panmud Pidana dan Panmud Perdata kepada Panmud Hukum
Jul 30, 2024
—
35.Pemberkasan Arsip Perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018
Jul 30, 2024
—
36.Kelengkapan Berkas Banding
Jul 30, 2024
—
37.Kelengkapan Berkas Kasasi Pidana (Manual)
Jul 30, 2024
—
38.Kelengkapan Berkas Kasasi Perdata (Manual)
Jul 30, 2024
—
39.Kelengkapan Berkas PK (Manual)
Jul 30, 2024
—
40.Permohonan kasasi yang telah memenuhi syarat formal selambat lambatnya dalam waktu 14 hari setelah tenggang waktu mengajukan memori kasasi berakhir, berkas kasasi harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung (Buku II)
Jul 30, 2024
—
41.Kepatuhan PN dalam pelaksanaan : 1. SEMA 1 Tahun 1987 tentang pengiriman berkas perkara pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan 2. SEMA 3 Tahun 1987 tentang permohonan penetapan penahanan oleh MA bagi terdakwa yang berada dalam tahanan 3. SEMA 2 Tahun 1998 tentang permohonan kasasi perkara pidana yang terdakwanya berada dalam status tahanan 4. Surat Panitera MA Nomor 2304/PAN/HK.01/12/2020 tentang Prosedur penyampaian laporan kasasi dan berkas perkara pidana yang Terdakwanya berada dalam status tahanan
Jul 30, 2024
—
42.Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)
Aug 8, 2024
—
43.Prosedur Tata Kelola Arsip
Aug 1, 2024
—
44.Prosedur Peminjaman Berkas
Aug 1, 2024
—
45.Pelaporan secara elektronik
Aug 1, 2024
—
46.Format Putusan
Aug 10, 2024
—
47.Implementasi SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan
Aug 11, 2024
—
48.Prosedur pelaksanaan permintaan informasi
Aug 11, 2024
—
49.Pelaksanaan Rapat Evaluasi Kinerja dan Anggaran
Aug 12, 2024
—
50. Pencatatan Surat Masuk dan Keluar
Jul 29, 2024
—